SOSIOLOGI AGAMA "PARABELA BUTON"

TUGAS SOSIOLOGI AGAMA

“Peran Kepemimpinan Parabela Pada Masyarakat Suku Buton”

OLEH:

KELOMPOK SUKU BUTON

1.          SITTI HARNIA                    8. NURLIA

2.          FEDIANI                               9. RUSNA

3.          SITI LUSTINA                     10. NENG INDAH

4.          JASMAN                               11. HUSNAH

5.          SUPLIN                                 12. TAHABUDIN

6.          MUH.ARMADIN                 13. USIN

7.          AMIR                                     15.HAFIT LAJANU

14. LD.MUH.MOBIARTO

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2014

“PERAN KEPEMIMPINAN PARABELA PARIKA PADA MASYARAKAT SUKU BUTON”

v Pengertian Parabela

Parabela pada masyarakat suku Buton dapat diartikan sebagai tokoh adat atau tokoh masyarakat yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Eksistensi Parabela dalam masyarakat Suku Buton dianggap sebagai sesuatu yang sangat menentukan berkah tidaknya suatu kampung yang dihuni oleh masyarakat tertentu.

v Peran Parabela Sebagai Pemangku Adat (adhati)

Masalah adat istiadat merupakan tugas utama parabela di masyarakat suku Buton. Peran pemerintah formal yaitu kepala desa atau lurah tidak memiliki kewenangan dalam soal adat istiadat, walaupun memang mereka juga diberi tempat saat duduk musyawarah adat. Dalam menjalankan peran sebagai pemangku adat, parabela akan dibantu oleh semua perangkat formal, baik agama maupun adat dalam menyelenggarakan ritual adat di kampung mulai dari penetapan hari, panitia pelaksana, sampai hari pelaksanaan pesta adat semua perangkat harus turun untuk membantu penyelenggaraan pesta adat karena unsur adat dan agama ada dalam prosesi pesta adat.

Parabela pada masyarakat Suku Buton selama ini memegang peranan yang sangat penting dalam segala proses adat yang dijalankan oleh masyarakat itu, termasuk yang paling urgent adalah peran parabela sebagai perangkat agama dalam masyarakat. Dalam setiap ritual yang hendak dilakukan oleh masyarakat Suku Buton haruslah melalui persetujuan dan keterlibatan Parabela. Sebagai contoh, ketika hendak membuka sebuah lahan pertanian baru yang kebetulan di dalamnya masih terdapat banyak pohon besar yang oleh masyarakat setempat diyakini masih mempunyai kekuatan adikodrati, maka di situlah Parabela menganbil posisinya sebagai pemuka adat sekaligus pemuka agama. Sebelum pohon tersebut ditebang, ada ritual tertentu yang dilakukan oleh mereka berupa pembacaan Bhatata (mantra-mantra) yang dipercayai secara spiritual dapat menghilangkan pengaruh kekuatan adikodrati yang terdapat pada pohon besar tersebut sehingga nantinya tidak akan menganggu masyarakat yang akan menggarap tanah di tempat itu.

Ketika ritual penebangan pohon tersebut dilaksanakan, Parabela membacakan mantra-mantra yang berupa doa keselamatan bagi masyarakat yang hendak menggarap lahan pertanian itu, maupun keselamatan bagi orang yang nantinya akan berlalu lalang di sekitaran pohon tersebut. Biasanya, dalam ritual tersebut ada sesajen yang diletakkan di bawah pohon atau di batang pohon dengan tujuan untuk memberi makan roh-roh halus penghuni pohon. Adapun isi dari sesajen tersebut adalah berupa rokok 4 batang, uang 4 ribu rupiah, daun sirih 4 lembar dan rook tersebut salah satunya dinyalakan dengan tujuan agar roh halus penunggu pohon dapat menikmatinya. Terlepas dari perkara benar atau salahnya melakukan hal tersebut, tapi seperti itulah adanya prosesi pelaksanaan salah satu ritual yang dipimpin oleh Parabela sebagai gambaran bahwa keberadaan mereka sangatlah menentukan kemaslahatan masyarakat Suku Buton.  

Terkait dengan makna dari bahan-bahan yang digunakan dalam sesajen tadi, rokok dan daun sirih menunjukkan bahwa roh-roh halus juga hal-hal yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu merokok dan memakan sirih. Uang tersebut bermakna bahwa segala sesuatunya berharga dan dapat dibeli dengan uang, termasuk harga dari sebuah perlindungan yang akan diberikan oleh roh halus kepada calon penghuni kebun. Adapun semua bahannya berjumlah 4 bermakna bahwasannya mereka menginginkan perlindungan dari arah Utara-Selatan, Barat-Timur.

Selain dari ritual adat penebngan pohon besar tersebut, sebenarnya masih banyak Peranan Parabela dalam segala sendi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya mereka berperan dalam penyelesaian perkara pernikahan baik pernikahan normal maupun yang dipaksakan (Kawin lari). Dalam kasus kawin lari yang secara adat memang dibolehkan bagi masyarakat suku Buton, Parabelalah yang turut memberikan jalan keluar sekaligus jika mereka ingin melanjutkan pernikahan secara normal.

Masih banyak lagi sebenarnya peranan Parabela dalam masyarakat suku Buton utamanya dalam kaitannya dengan adat-istiadat yang selama ini dipegang teguh oleh segenap lapisan masyarakat di sana dan telah menjadi tuntunan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat .

SOSIOLOGI HUKUM " PELANGGARAN LALU LINTAS"

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angkakecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salahsatu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negative maupunyang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat.Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadapkeamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yangmenimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati,kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan,dan kurang mematuhinya rambu-rambu lalu lintas” ( Suwardjoko : 2005 :135) Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat pentingdan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkanlalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, danteratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan,pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan,keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut diatas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi dikota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanyaindikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Dewasa ini, perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern.Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Faktor penyebab timb ulnya permasalahan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnyakecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas (Ramdlon naming : 1983 : 23).

B.     Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah :

1.      Bagaimana proses penilangan lalu lintas di kota Kendari?

2.      Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai polantas?

C.    Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah :

1.      Untuk mengetahui proses penilangan lalu lintas di kota kendari!

2.      Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai polantas!

BAB II

PEMBAHASAN

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992 (www. transparansi. or. id, 2009). Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana (www.id.wikipedia.org, 2009). Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima (Irawan, 2009.).

Hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan (Sebayang, 2009).

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum (Anonymous, 2009). Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209 KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP) (www. transparansi. or. id, 2009).

Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut para terdakwa pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan (www.transparansi. or. id, 2009).

Tilang sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan.

A.    Proses Penilangan

Dalam proses penilangan di kota kendari sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara kita tetapi yang berbeda hanyalah proses penyelesaiannya. Dalam proses penyelesaiannya terbagi menjadi dua pilihan yaitu:

1.      Diaksanakan di pengadilan negeri kendari

2.      Membayar di BANK BRI sebesar Rp 100.000

Dalam poin yang pertama untuk penentuan dendanya itu ditentukan oleh hakim dan sidangnya setiap hari jum,at pagi jam 09.00 WITA.

Dalam poin yang kedua sudah menjadi kesepakatan bersama dari sejak bulan april tahun 2013 dalam berbagai pihak misalnya DISPENDA, POLDA,KEJAKSAAN dan KEPOLISIAN.

Dalam proses penilangan dilakukan dilihat juga pelanggarannya misanya melanggar APILL (alat pemberi isyarat lalulintas) kemudian setelah diperiksa tidak mempunyai kelengkapan kendaraan misalnya SIM dan STNK maka pasal yang dilanggar ada tiga yakni melanggar APILL, tidak memiliki SIM dan STNK.

B.     Tanggapan Masyarakat Mengenai Lalu Lintas

Informan pertama yaitu bapak Anti Sumajaya umur 31 tahun mengatakan bahwa Polisi lalu lintas terkadang proses penilanganya itu selalunya  tidak benar karena mereka kadang hanya mencari uang pembeli rokok.

Tanggapan palontas Brigadir Agung bahwa itu perspektif yang salah karena mereka juga tidak kaku dalam menilang dan selalunya mereka memberikan toleransi kepada pelanggar, misalnya dari pada mereka mau ikuti sidangnya atau membayar dibank BRI sebesar Rp 100.000 dan ditahan surat-surat kendaraanya mereka memberikan jalan pintas dari itu dengan membayar 100.000 di tempat. Dengan alasanya tidak sempat karena buru-buru, atau sedang perjalanan keluar daerah dan dilihat kondisinya dalam hal ini ketidak memungkinkanya pelanggar melakukan pembayaran di bank BRI atau ketidaksempatan pelangggar mengikuti sidangnya.

Informan kedua bapak Didi mengatakan bahwa saya pernah ditilang, pada waktu itu saya menyelesaikan prosesnya dengan membayar di tempat sebesar Rp. 50.000 dan pelanggaran saya pada waktu itu ada dua yaitu melanggar lampu lantas dan tidak memiliki SIM,

Tanggapan Polantas Brigadir Laksono bahwa memang kami memberikan keringanan sebesar Rp.50.000 dengan pertimbangan dilihat dari kondisi keadaan ekonominya kalau hanya tukang ojek memang kami memberikan keringanan sebesar Rp. 50.000 tetapi kalau pegawai negeri dan pengusaha kami memberikan sebesar Rp. 100.000 dan uang yang kami ambil langsung disetorkan di kantor Polres bagian satlantas.

LAPORAN PRAKTEK

SOSIOLOGI HUKUM

“PELANGGARAN LALU LINTAS”

OLEH :

KELOMPOK 1

NAMA                                                                                    STAMBUK

JASMAN                                                                                C1B1 12 006

FEBBY ARNIA AMIR                                                         C1B1 12 126

MIDUN                                                                                  C1B1 12 062

MIRNAWATI                                                                                    C1B1 12 106

MUH. MAMAN DAUTA                                                     C1B1 12 134

LISNAWATI                                                                         C1B1 10 021

WA ODE. SITI HAYUNI                                                     C1B1 11 040

JUSTIAN                                                                                C1B1 12 094

DEDI HERMAWAN                                                             C1B1 10 020

AHMAD MUSAWIR                                                                        C1B1 11 036

LA ODE. RIZAL                                                                   C1B1 12 138

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2014